Ingat, 21 Layanan Ini Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

Geriatri.id - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Dengan terbitnya Perpres tersebut, ada perubahan layanan kelas rawat inap bagi peserta BPJS Kesehatan.

Pemerintah akan menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) untuk menggantikan jenjang kelas rawat inap 1, 2, dan 3. 

Mekanisme pelaksanaan KRIS akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). 

Pasal 52 ayat (1) Perpres Nomor 59 Tahun 2024 juga mengatur 21 layanan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Apa saja? 

1. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat 

Baca Juga: 14 Sindrom Geriatri yang Sering Dikeluhkan Lansia

3. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat Kecelakaan Kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan Kecelakaan Kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja

4. Pelayanan kesehatan yang jaminan pertanggungannya diberikan oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai atau ketentuan yang ditanggung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberikan sesuai hak kelas rawat peserta 

5. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri 

---

6. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik 

7. Pelayanan untuk mengatasi interfilitas 

8. Pelayanan meratakan gigi atau ortodonsi 

9. Gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol 

10. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan honni yang membahayakan diri sendiri 

11. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan 

12. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen 

13. Alat dan obat kontrasepsi serta kosmetik 

14. Perbekalan kesehatan rumah tangga 

15. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah 

16. Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah 

17. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial 

18. Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang yang telah dijamin melalui skema pendanaan lain yang dilaksanakan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Baca Juga: 5 Pertanyaan Mengenai Hipertensi

19. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

20. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan 

21. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain. 

Itulah 21 layanan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan.***

*Ilustrasi - Kartu peserta BPJS Kesehatan.(Dok.BPJS Kesehatan)

Untuk informasi lengkap seputar BPJS Kesehatan lainnya KLIK DISINI

Video Lansia