Lansia Harus Diberikan Peluang Berkontribusi Capai Visi Indonesia Emas
Berita Lansia - Semua pihak harus jeli melihat peluang "silver economy" sebagai salah satu potensi untuk terus mendukung peningkatan kualitas hidup kelompok lanjut usia (lansia) agar tetap produktif dan sehat.
Geriatri.id - Semua pihak harus jeli melihat peluang "silver economy" sebagai salah satu potensi untuk terus mendukung peningkatan kualitas hidup kelompok lanjut usia (lansia) agar tetap produktif dan sehat.
Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nunung Nuryartono dalam diskusi bersama Pemerintah Kota Malang terkait Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Kantor Kelurahan Kotalama, Kota Malang, Jumat 3 Mei 2024.
"Lansia harus diberikan peluang untuk tetap berkontribusi dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Hal ini juga telah diamanatkan oleh Perpres Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan," ujarnya dikutip dari laman Kemenko PMK, Selasa 7 Mei 2024.
Baca Juga: 14 Sindrom Geriatri yang Sering Dikeluhkan Lansia
Selain tentang lansia, Nunung juga menyoroti fenomena pendataan penyandang disabilitas yang saat ini masih minim ketersediaan data informasi rinci terkait individu penyandang disabilitas.
"Ini menjadi penting karena dapat digunakan sebagai acuan dalam intervensi yang dilakukan pemerintah untuk kaum disabilitas," katanya.
Setelah diskusi, Nunung mengunjungi tiga rumah tangga miskin ekstrem dengan kepala keluarga berstatus lansia untuk sekaligus mengecek validitas data P3KE.
Dalam kesempatan tersebut, dia menyimpulkan data P3KE cukup valid menjadi dasar penargetan program CPP dan dari ketiga rumah yang dikunjungi memiliki permasalahan sama yaitu akses administrasi kependudukan.
Dia berharap dalam memberikan layanan kependudukan kepada kelompok lansia dan penyandang disabilitas, petugas kependudukan harus jemput bola.
"Mereka mayoritas tidak dapat datang dan mengurus administrasi kependudukan dengan datang langsung ke kantor karena keterbatasan fisik yang mereka miliki. Jika ini dibiarkan maka warga kita yang lanjut usia dan penyandang disabilitas akan sulit mengakses program bantuan sosial," tandasnya.
Paradigma baru distribusi bantuan sosial
Nunung menegaskan saat ini Pemda harus mengubah paradigmanya terkait distribusi bantuan sosial.
Masih banyak ditemukan kasus di lapangan ketika keluarga yang menerima program Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tidak diperbolehkan menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau tidak diusulkan menjadi penerima bantuan sosial tersebut secara bersamaan oleh pemerintah daerah.
"Padahal faktanya banyak keluarga atau individu miskin ekstrem tidak dapat diintervensi hanya dengan satu program saja. Bahkan fenomena ini banyak ditemui pada kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas," katanya.
Baca Juga: 5 Pertanyaan Mengenai Hipertensi
Dia menjelaskan, pemerintah saat ini terus berupaya meningkatkan kualitas pensasaran melalui ketepatan data dengan melakukan padupadan dan triangulasi data Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan data program yang dimiliki kementerian dan lembaga termasuk dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Saat ini program Subsidi Listrik, Subsidi Elpiji, dan Program Indonesia Pintar (PIP) telah menggunakan data P3KE sebagai rujukan.
Ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam mengawal target Inpres 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.***
*Foto: Lansia harus diberi peluang berkontribusi dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045.(Kementerian PMK)
Video Lansia Online
