Haji Ramah Lansia, Menag Minta Disiapkan Alat Deteksi Lokasi Lansia
Berita Lansia - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta agar dalam penyelenggaraan haji tahun ini disiapkan alat untuk mendeteksi lokasi lansia karena tahun lalu banyak yang tersesat.
Geriatri.id - Kementerian Agama (Kemenag) masih mengusung semangat Haji Ramah Lansia pada penyelenggaraan haji tahun 2024. Karena itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta pelayanan jemaah, termasuk jemaah lansia dipersiapkan secara detil.
Menurut Menag, harus ada program khusus untuk lansia, mulai di tanah air, di tanah suci hingga kembali ke tanah air. Program khusus ini, lanjut dia, harus dijadikan prioritas tanpa mengurangi pelayanan kepada jemaah lain.
“Berkaca dari pelaksanaan 2023, makanan harus diperhatikan. Terus kemudian mungkin sejak di asrama sudah diajak senam, bahkan mungkin disiapkan alat yang bisa mendeteksi lokasi lansia. Karena tahun lalu banyak yang tersesat rata-rata lansia,” ujar Menag saat membuka Rapat Kerja Nasional Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) 2024 dikutip dari laman Kemenag, Kamis, 14 Maret 2024.
Menag meminta Rakernas menjadi media evaluasi untuk meningkatkan pelayanan haji.
“Pelayanan yang akan datang harus jauh lebih baik. Saya tidak mau Rakernas ini tidak menghasilkan apapun untuk pelayanan jemaah akan datang,” katanya.
Menag juga mengingatkan jajaran Ditjen PHU untuk memperhatikan masalah kuota. Tahun ini, kuota Indonesia 241.000, terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan haji.
“Ini tidak mudah dalam organisasainya, namun kita tidak boleh menyerah dan pasrah begitu saja. Saya meyakini tim di dirjen PHU saat ini adalah terbaik. Jadi buktikan,” katanya.
Menag tidak ingin mendengar ada kelalaian dalam layanan jemaah, apalagi mendengar adanya perilaku krouptif. Karena itu, dia meminta Inspektorat Jenderal Kemenag terlibat langsung dalam mengawasi pelaksanan haji 2024.
Kemenag juga telah menyewa pengacara untuk memastikan semua kontrak berkaitan dengan haji ini berjalan baik tanpa ada kesalahan.
“Saya minta keterlibatan pengacara sudah dari awal. Kemudian, Pak Irjen jangan dipersulit dalam tugasnya. Ini semata-mata menjaga agar layanan berjalan baik, prilaku koruptif dalam haji ini tidak terjadi. Kita ingin tak ada mafia dalam pelaksanaan haji. Pak Dirjen haji harus lebih proaktif menghadapi ini,” tegasnya.***
Foto: Rapat Kerja Nasional Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) 2024.(Kemenag)
