Anggaran Terbatas, Bantuan Lansia dan Disabilitas Terancam Tak Terakomodasi

Geriatri - Kementerian Sosial mengungkap bahwa bantuan langsung berkelanjutan untuk sekitar 1,46 juta lansia dan penyandang disabilitas miskin belum masuk dalam pagu indikatif anggaran tahun 2027. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kelompok rentan yang sangat membutuhkan dukungan negara.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa dalam pagu indikatif sebesar Rp84,71 triliun, belum tersedia alokasi khusus untuk program bantuan tersebut. Hal ini mendorong Kemensos mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp22,49 triliun kepada pemerintah dan DPR agar kebutuhan program dapat terpenuhi.

Menurutnya, anggaran yang tersedia saat ini belum mampu menjawab seluruh mandat yang harus dijalankan kementerian. Terdapat kesenjangan yang cukup besar antara target program dan kemampuan pendanaan yang ada.

Jika usulan tambahan anggaran disetujui, total anggaran Kemensos pada 2027 diperkirakan meningkat menjadi Rp107,20 triliun. Dana tersebut tidak hanya untuk bantuan lansia dan penyandang disabilitas, tetapi juga untuk menutup kekurangan di berbagai program lain.

Salah satunya adalah Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi. Saat ini, anggaran yang ada hanya mampu membantu sekitar 10.000 keluarga keluar dari kemiskinan, jauh dari target nasional yang mencapai 400.000 keluarga per tahun. Demikian dilansir AFU, Rabu (17/6).

Kekurangan juga terjadi pada operasional Sekolah Rakyat. Dari kebutuhan pembiayaan untuk lebih dari 100.000 siswa, masih terdapat selisih anggaran yang cukup besar meskipun program ini merupakan mandat langsung dari Peraturan Presiden.

Belum tersedianya anggaran bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas miskin menjadi sorotan utama. Jika tambahan anggaran tidak disetujui, maka sejumlah program berisiko tidak berjalan optimal, dan dampaknya akan paling dirasakan oleh mereka yang berada dalam kondisi paling rentan.

 

(Foto: Ilustrasi)