Bansos Salah Sasaran, Mensos Siap Bereskan Lewat Data Tunggal BPS
Laporan DEN 2025 menyebutkan ada sekitar 45% penerima Program Keluarga Harapan yang statusnya dinilai sudah tidak layak lagi menerima bantuan.
Geriatri - Kementerian Sosial bergerak cepat melakukan pembenahan masif pada sistem data penerima bantuan sosial. Evaluasi besar-besaran ini dipicu oleh temuan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) 2025 yang menunjukkan masih banyak bansos yang jatuh ke tangan yang salah.
Saat berbicara di Kupang, NTT, dalam acara Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026, Mensos Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa pemerintah kini tengah menggodok integrasi data berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajarannya bekerja dengan transparansi data.
Evaluasi Angka & Fakta Lapangan:
- Evaluasi PKH: Laporan DEN 2025 menyebutkan ada sekitar 45% penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang statusnya dinilai sudah tidak layak lagi menerima bantuan.
- Faktor Penyebab: Kemensos menggarisbawahi bahwa masalah ini muncul karena dinamika validitas data di tingkat pusat, sehingga bukan merupakan kesalahan para pendamping PKH di daerah.
- Solusi Otoritas Baru: Presiden Prabowo memandatkan BPS sebagai pengelola utama DTSEN, didukung pembaruan berkala dari Kemensos, Pemda, hingga tingkat RT.
Mensos optimistis sinergi lintas sektor ini akan membuat penyaluran bansos ke depan jauh lebih efektif. Pola koordinasi ini mengacu pada suksesnya perapian data jaminan kesehatan bagi lansia di NTT, di mana 91,11% dari sekitar 379 ribu lansia prasejahtera di sana sudah mengantongi kepesertaan BPJS Kesehatan (PBI JKN).
