Geriatri.id - Jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di semua negara ASEAN diperkirakan akan lebih dari 7 persen dalam 20 tahun kedepan.

Pada tahun 2030, lebih dari 70 juta orang di kawasan ASEAN diproyeksikan berusia lebih dari 65 tahun.

Populasi lansia di kawasan ASEAN memunculkan persoalan sosial yang harus dicarian solusi.

Persoalan tersebut diantaranya memastikan integrasi sosial dan keamanan ekonomi lansia dan sistem jaminan sosial yang dinamis.

Japan-ASEAN Universal Health Coverage (UHC) Initiative mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui kampanye gaya hidup sehat, mencegah penyakit dan meningkatkan standar perawatan kesehatan di kawasan ASEAN.

Mereka juga fokus pada populasi lansia, yang antara lain mendukung penelitian bersama Jepang-ASEAN, serta mengeksplorasi forum atau mekanisme kerjasama di masa depan ke arah UHC berkelanjutan dan mengatasi penuaan yang sehat dan aktif.

Terkait ini, ASEAN-Japan Centre (AJC) menggandeng ASEAN Committee in Tokyo (ACT) menyatukan 180 pengusaha dan pengambil kebijakan Jepang di acara Simposium Hari Jadi ke-52 ASEAN di Tokyo pada 26 Agustus 2019 lalu.

Topik yang dibahas tantangan dan peluang terkait populasi menua di ASEAN.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Jepang dan Ketua ACT. Dr. Aladdin D. Rillo mengakui pentingnya menggagas pendekatan komprehensif untuk menangani penduduk lansia di ASEAN melalui kebijakan dan tindakan efektif yang mendukung penuaan aktif dan pemberdayaan ekonomi lansia, serta tindakan terkoordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti sektor swasta.

Sementara Sekretaris Jenderal AJC, Masataka Fujita seperti dilansit businesswire.com mengatakan, integrasi lansia ke dalam masyarakat dan ekonomi adalah kunci menuju pembangunan berkelanjutan.

Penuaan penduduk memang tak terhindarkan, namun dampak buruknya bisa dihindari.

"AJC akan terus bekerjasama dengan Negara-negara Anggota ASEAN dan sekretariat ASEAN untuk mengatasi masalah yang muncul di kawasan ASEAN, termasuk melalui pengorganisasian dialog kebijakan dengan para pemangku kepentingan di Jepang,” tandasnya.***