Fikih Baru: Lansia Bukan Beban Sosial
Fikih Lansia dipicu oleh maraknya kasus isolasi sosial dan kesepian (empty nest syndrome) di tingkat rumah tangga, di mana warga senior masih sering dipandang secara keliru sebagai beban ekonomi maupun sosial
YOGYAKARTA, GERIATRI.CO.ID — Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi mendoktrinkan penyusunan Fikih Lansia dan Fikih Kedaulatan Pangan sebagai produk hukum keagamaan strategis dalam Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih XXXIII yang ditutup di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Sabtu (7/11/2026).
Pengesahan dua fikih tematik ini diresmikan di tengah desakan data demografi nasional yang mencatat Indonesia secara resmi telah memasuki fase populasi menua (aging population), dengan proporsi warga lanjut usia (lansia) menembus 11,75 persen atau setara 33,7 juta jiwa dari total populasi.
Gerak Cepat Hambat Stigma 'Beban Sosial'
Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Ustadi Hamsah, mengonfirmasi bahwa perumusan Fikih Lansia dipicu oleh maraknya kasus isolasi sosial dan kesepian (empty nest syndrome) di tingkat rumah tangga, di mana warga senior masih sering dipandang secara keliru sebagai beban ekonomi maupun sosial.
Menanggapi krisis tersebut, Majelis Tarjih menetapkan landasan utama Fikih Lansia berorientasi pada prinsip teologis karāmatul insāniyah (pemuliaan harkat dan martabat manusia tanpa memandang batas usia). Pedoman hukum ini merinci hak-hak dasar warga senior, kewajiban pelayanan oleh anggota keluarga, serta etika interaksi sosial kemasyarakatan.
"Lansia tetap manusia yang penuh kemuliaan, sehingga harus ada pemuliaan terencana. Fikih ini hadir memberikan kerangka nilai keagamaan yang memperkuat program pemberdayaan di lapangan, termasuk mendasari kurikulum Senior School yang saat ini dikelola oleh 'Aisyiyah di berbagai daerah," tegas Ustadi saat menyampaikan keterangan resminya.
Fikih Kedaulatan Pangan: Respons Atas Ancaman Krisis
Selain isu kesejahteraan warga senior, Munas Tarjih XXXIII menetapkan Fikih Kedaulatan Pangan untuk merespons ancaman krisis iklim global serta ketimpangan alur distribusi pangan nasional. Mengambil iktibar dari strategi pengelolaan logistik Nabi Yusuf AS saat menghadapi ancaman paceklik, Muhammadiyah mendorong penguasaan penuh atas hulu hingga hilir sistem pertanian.
Ustadi menegaskan perbedaan mendasar antara kemandirian dan kedaulatan pangan. Kemandirian sebatas pemenuhan konsumsi mandiri, sedangkan kedaulatan pangan menuntut penguasaan mandiri atas sarana produksi, ketersediaan pupuk, hak atas benih lokal, hingga kepastian harga di tingkat petani.
Dalam merumuskan panduan ini, Majelis Tarjih mengintegrasikan tiga metode pendekatan hukum Islam khas Muhammadiyah:
-
Bayani: Penggalian teks dan rujukan eksplisit Al-Qur'an serta As-Sunnah.
-
Burhani: Analisis interdisipliner berbasis data ilmu pengetahuan, agronomi, dan realitas ekonomi pasaran.
-
Irfani: Kepedulian nurani, penguatan dimensi spiritual, serta nilai keadilan sosial.
Eksekusi Lapangan dan Respons Kebijakan Publik
Keputusan Munas Tarjih XXXIII tidak berhenti pada ranah teoritis. Implementasi teknis Fikih Lansia dan Fikih Kedaulatan Pangan akan dieksekusi secara terintegrasi melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah serta jaringan organ pendukung seperti Jaringan Tani Muhammadiyah (Jatam).
Melalui sinergi antar-lembaga ini, landasan fikih yang dirumuskan Majelis Tarjih langsung diterjemahkan menjadi aksi nyata pendampingan kelompok tani, peternak, serta pengelolaan pusat-pusat perawatan lansia (caregiver) berbasis komunitas di tingkat daerah. Muhammadiyah juga menyatakan kesiapannya untuk membuka ruang kolaborasi sekaligus menyampaikan masukan dan kritik konstruktif terhadap kebijakan perlindungan sosial lansia dan ketahanan pangan pemerintah.
