Lansia dan Petugas Kesehatan Diprioritaskan Dapat Vaksin COVID-19

Geriatri.id--Banyak negara saat ini tengah berlomba menemukan vaksin untuk virus SARS-CoV-2 penyebab pandemi Covid-19, termasuk Indonesia. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meminta semua negara agar orang-orang yang termasuk dalam kategori berisiko diprioritaskan terlebih dahulu untuk mendapat suntikan vaksin. Mereka adalah, petugas kesehatan, orang-orang dengan penyakit penyerta dan lansia.

"Awalnya ketika pasokan terbatas, penting untuk memberikan vaksin kepada mereka yang berisiko tertinggi di seluruh dunia. Ini termasuk petugas kesehatan, karena mereka berada di garis depan dalam pandemi dan sangat penting untuk menyelamatkan nyawa dan menstabilkan sistem kesehatan secara keseluruhan," ujar Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dikutip Times of India. "Ini juga mencakup orang-orang yang berusia di atas 65 tahun dan mereka yang memiliki penyakit tertentu yang membuat mereka berisiko lebih tinggi meninggal akibat COVID-19."

Para ahli percaya dengan mengikuti anjuran tersebut, dapat meminimalkan risiko kematian yang terkait dengan COVID-19. Terutama untuk mereka yang menderita penyakit serius, memiliki kekebalan lemah atau sudah berusia lanjut.

WHO juga mengumumkan bahwa hingga saat ini, 172 negara telah menyatakan minatnya untuk menjadi bagian dari platform COVAX. Nantinya, bersama dengan GAVI dan CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) negara-negara tersebut akan memberikan pendanaan dan kemajuan yang memadai, sehingga vaksin dapat diproduksi.

Namun meskipun alokasi dan distribusi vaksin terdengar efisien, nyatanya memberikan vaksin untuk kelompok berisiko atau lansia, tidak semudah kedengarannya. Vaksin Rusia, yang pertama kali didaftarkan untuk penggunaan publik, akan diberikan pada sukarelawan yang sehat, berusia antara 18-55 tahun pada tahap awal. Hal ini berarti, orang lanjut usia dan anak-anak, telah dijauhkan pada fase pertama inokulasi.

Di Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana  menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sekaligus sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan PEN mengatakan, pengaturan pengadaan vaksin meliputi penentuan jenis dan jumlah vaksin akan di bawah tanggung jawab Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

"Dibahas mengenai rencana penerbitan Perpres tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi," kata Airlangga melalui siaran tertulisnya, Rabu (26/8/2020).

Mengenai pelaksanaan vaksinasi, Kemenkes akan bertugas untuk menetapkan kriteria dan prioritas penerima vaksin, prioritas wilayah penerima vaksin, jadwal dan tahapan vaksinasi. Kemenkes juga menetapkan standar pelayanan vaksinasi.

Penatapan pelaksanaan vaksinasi tersebut, kata Airlangga juga akan melalui pertumbangan dari Komite Penanganan Covid-19 dan PEN.

Selain itu, untuk pengadaan vaksin corona, kata Airlangga akan dilakukan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengadaan vaksin bisa dilakukan melalui penugasan kepada BUMN, penunjukkan langsung Badan Usaha Penyedia (swasta). ataupun bisa melalui kerja sama dengan lembaga internasional.

Terkait pendanaan untuk pengadaan vaksin, penyediaan anggaran kemungkinan akan dilakukan secara multi-years (tahun jamak), dapat dilakukan pembayaran di muka (advanced payment) atau dapat diberikan uang muka yang lebih tinggi dari ketentuan (saat ini ketentuan maksimal 15%).

"Untuk menjamin bahwa pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan lancar sesuai rencana waktu yang ditetapkan, semua Pimpinan K/L terkait diminta untuk memberikan dukungan secara penuh, mulai dari Menkes, Menkeu, Menteri BUMN , Mendagri, Jaksa Agung, KaPolri, Panglima TNI, Kepala BPOM, Kepala BPKP dan Kepala LKPP," jelas Airlangga. (ymr)

*Foto pixabay