Bom Waktu Demografi Siap Hancurkan Masa Depan Kita

Oleh Andi Dewanto

GERIATRI.CO.ID - Membaca hasil penelitian BRIN tentang anak makin sedikit, lansia makin banyak membuat mata terbuka. Slogan “Indonesia Emas 2045”, bisa jadi hanya pepesan kosong yang terus ditiupkan. Sementara pengambil kebijakan di Medan Merdeka dan senayan masih menutup mata. Bacalah penelitian BRIN tentang ini, dan jangan kaget kok beda dengan optimisme slogan itu. Bom waktu demografi sedang berdetak di depan mata.

Hari ini, dan mungkin nanti akan terus terjadi kenyataan pahit PHK terus menggulung. Usia produktif yang menjadi penggerak justru ditampar kenyataan di pasar kerja, sulit mencari nafkah, dan terkatung-katung tanpa jaring pengaman.

Dan ini celakanya, mereka yang produktif tak bisa melawan waktu yang berjalan. Semakin lama tak produktif semakan dekat mereka menyusul menjadi seorang lansia. Kalau dari penelitian Data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 menunjukkan angka kelahiran total (TFR) kita telah merosot ke angka 2,13 anak per perempuan, sementara penduduk berusia 60 tahun ke atas telah menembus 11,97%.

Indonesia telah resmi memasuki fase ageing population. Rasio ketergantungan melonjak menjadi 45,05% pada 2025. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif kini harus menanggung 45 penduduk usia non-produktif baik anak-anak maupun lansia. Ingat, jika masalah ini dikelola dengan ugal-ugalan, kita tidak sedang berjalan menuju masa keemasan, melainkan jurang kehancuran sosial-ekonomi.

Kalau kita browsing negara mana yang terlanjur terjerembab akibat persoalan ini, tengoklah Jepang yang abai demografi dan berbuntut kesulitan. Jepang berdarah-darah menghadapi masyarakat yang menolak tua, padahal populasi lansia mendominasi dan birth rate terjun bebas. Ekonominya stagnan panjang, defisit anggaran membengkak demi biaya jaminan kesehatan lansia. Mereka mengundang banyak pekerja asing, buntutnya akan jadi problem baru.

Bagaimana dengan Tiongkok, negara raksasa ekonomi yang saat ini mencuri perhatian dunia. Kebijakan satu anak di masa lalu kini berbalik menjadi problem berkepanjangan. Tenaga kerja turun drastis, sementara jutaan lansia masuk masa pensiun. Ingat, pondasi ekonomi mereka saat ini masih kuat. Pertanyaannya, bagaimana Indonesia?  Harus diakui pondasi ekonomi negeri ini tak sekuat China.

Bukalah data Indonesia Longitudinal Aging Survei 2023, separuh lansia tinggal dalam rumah tangga multigenerasi. Lebih dari 70% orang tua lansia masih bergantung pada kiriman anak mereka. Sementara dalam situasi “In this economy” bisa dibayangkan beratnya beban anak yang sudah berkeluarga. Bagaimanapun keluarga menjadi benteng pertahanan terakhir, namun ketika angka kelahiran turun dan merantau ke kota lain, benteng itu mulai retak.

Generasi sandwich menanggung beban yang berat, dan tidak pernah terbagi secara adil. Organisasi Ketenagakerjaan (ILO) mencatat perawatan jangka panjang Sebagian besar jatuh ke pundak perempuan. Banyak dari mereka menunda karier, mengurangi jam kerja, atau malah resign untuk merawat orang tua, sekaligus anak. 

Buat mereka yang ada di Medan Merdeka atau Senayan, negara harus hadir dalam hal ini. Puluhan tahun beban tanggung jawab kesejahteraan lansia ada di pundak keluarga. Negara seolah lepas tangan, menganggap merawat orang tua adalah urusan domestik semata.

Faktanya, sekitar 60% angkatan kerja bekerja di sektor informal yang sama sekali tidak memiliki skema pensiun. Praktis sekitar 9% lansia Indonesia yang menikmati dana pensiun. Sisanya mayoritas bergantung pada belas kasihan keluarga, atau tertatih tatih terus bekerja di usia senja untuk hidup.

Sistem kesehatan seperti BPJS juga di ujung tanduk. BPJS Kesehatan mencatat defisit triliunan rupiah, sementara penyakit katastropik macam jantung, kanker, gagal ginjal, dan stroke menyerap lebih dari seperempat biaya layanan kesehatan. Serius, tanpa intervensi lonjakan lansia ke depan akan meremukkan sistem jaminan sosial keamanan nasional. 

Para pengambil kebijakan negeri ini sudah saatnya berhenti terlena dengan retorika bonus demografi yang semu. Bonus itu sudah di ambang batas waktu. Lihatlah hasil penelitian BRIN ini. Silakan tengok negara yang sukses mengelola demografi penduduknya secara simultan, keseluruhan. 

Norwegia, negara yang konsisten menduduki peringkat atas persoalan lansia. Memiliki cakupan pensiun hampir 100% bagi warganya yang berusia di atas 65 tahun, dengan tingkat kemiskinan lansia yang sangat rendah (di bawah 2%).

Perawatan jangka panjang (long-term care), fasilitas panti wreda modern, hingga layanan perawat kunjungan rumah (home care) disubsidi penuh atau dibiayai dari pajak daerah dan negara.

Swiss, bagaimana mereka merancang Lingkungan kota, transportasi umum, hingga fasilitas publik di Swiss dirancang ramah lansia (age-friendly cities), membuat para lansia tetap mandiri, aktif secara sosial, dan tidak merasa terisolasi meskipun tinggal sendiri.

Jerman, adalah pionir dalam melahirkan undang-undang asuransi perawatan jangka panjang mandiri (Pflegeversicherung) sejak tahun 1995. Ketika seseorang memasuki usia senja dan membutuhkan bantuan fisik biaya perawatannya ditanggung oleh sistem asuransi tersebut, sehingga tidak merusak ekonomi keluarga generasi di bawahnya.

Negara contoh itu menjadi kisah nyata bagaimana negara mewujudkan kesejahteraan di usia tua bukanlah fatamorgana. Mengelola isu demografi tidak bisa dilakukan dengan cara trial and error, setengah-setengah, atau menambal sulam sana-sini secara reaktif.

Semoga Presiden RI membaca para pakar peneliti BRIN ini, dan tidak menjadi bahan yang kurang elok dalam pidato pidatonya. BRIN sudah memberikan peringatan dan masukan.

***

*Penulis adalah freelance journalist.