Timwas DPR Tegaskan Pansus Haji untuk Perbaikan, Tidak Ada Kepentingan Politik

Geriatri.id - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menegaskan usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait penyelenggaraan haji 2024 tidak didasari kepentingan politik. 

Langkah tersebut dilakukan semata-mata untuk perbaikan pelayanan haji di masa mendatang.

"Kita tidak akan membahas, tidak akan mengkritik, tidak akan menjatuhkan. Tolong digarisbawahi oleh Kemenag. Kita akan memperbaiki untuk pelayanan ke depan, tidak ada kepentingan politik," ujar Anggota Timwas Haji DPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina, dalam rapat bersama Kemenag di Kantor Daerah Kerja (Daker) Madinah, dikutip dari laman DPR pada Jumat 21 Juni 2024.

Selly menegaskan tujuan pembentukan Pansus DPR adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji di tahun-tahun mendatang. 

Baca Juga: Evaluasi Temuan untuk Cari Solusi Terbaik, Timwas Haji DPR Berencana Bentuk Pansus

"Kepentingan kita adalah agar bagaimana jemaah kita di tahun depan dilayani dengan baik, dari sisi manajemen kuota, baik itu kuota reguler maupun haji khusus," kata Selly.

Selain itu, Timwas DPR juga ingin meneliti lebih jauh manajemen penyelenggaraan ibadah haji, operasionalnya dan manajemen keuangan haji. 

"Yang ketiga, dari manajemen keuangan hajinya apakah masih ada atau tidak, yang terakhir adalah SDM dari petugas hajinya," ungkapnya.

Dia menyoroti masih kurangnya petugas pembimbing haji yang bersertifikat. 

"Ini kan harus dibongkar juga oleh DPR. Jadi jangan terlalu alergi dengan Pansus, seolah-olah ini ada politisasi," tegasnya.

Selly menekankan tidak ada kepentingan politis terkait wacana Pansus, melainkan murni untuk kepentingan umat. 

"Tidak ada kepentingan Cak Imin, tidak ada kepentingan Gus Menteri (Menag Yaqut Cholil Qoumas), yang kita pentingkan adalah kepentingan umat, jemaah agar pelayanan haji di masa yang akan datang lebih baik," jelasnya.

---

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Yandri Susanto menilai wacana pembentukan Pansus untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024 sangat politis. 

Dia beralasan waktu yang ada tidak cukup mengingat masa reses anggota DPR sudah dekat.

Dalam rapat yang dihadiri anggota Timwas DPR RI seperti Ace Hasan Syadzily (Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar), Abdul Wahid (Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Gerindra), Muhammad Ali Rida (Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar), Arteria Dahlan (Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP), dan Ina Ammania (Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDIP), serta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Hilman Latief dan jajarannya membahas berbagai isu penting terkait penyelenggaraan haji 2024 secara mendalam.

Baca Juga: Lakukan Sidak, Ketua Timwas Prihatin dengan Kondisi Tenda Jemaah Haji di Mina

Timwas DPR RI berharap melalui pembahasan lebih lanjut dan komprehensif, penyelenggaraan haji di masa mendatang dapat berjalan lebih baik dan memberikan pelayanan optimal bagi seluruh jemaah haji Indonesia.*** 

*Anggota Timwas Haji DPR RI Selly Andriany Gantina.(Foto: dpr.go.id/Singgih/vel)

Untuk mendapatkan informasi seputar Haji Ramah Lansia lainnya klik DISINI.

Video Lansia Online